Pesantenanpati.com – Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meminta kepada Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) untuk tidak terlalu sering melakukan pengubahan kebijakan tanpa adanya evaluasi dan komunikasi yang memadai.
Pengubahan kebijakan tanpa komunikasi dinilai mampu menimbulkan ketidakpastian bagi mitra, utamanya yang berkaitan dengan keberlanjutan operasional dan pengembalian investasi yang selama ini telah dikeluarkan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T), Gardian Muhammad, mengatakan bahwa Pemerintah Pusat perlu melakukan kepastian terkait kebijakan pembiayaan.
Dalam hal ini, kebijakan pembiayaan diminta dipastikan agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga melakukan perhitungan terkait dengan kemampuan mitra untuk menjalankan dapur MBG jangka panjang.
Standar gizi anak dinilai tetap harus dijadikan sebagai prioritas. Sementara itu, pemenuhan standar gizi seperti kualitas makanan, kecukupan nutrisi, hingga keamanan pangan, sekaligus ketetapan distribusi bergantung dengan kemampuan operasional dapur SPPG.
“Kami mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana,” ujar Gardian, Rabu (04/11/2026), dikutip dari CNN Indonesia.
“Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra, baik SPPG Terpencil maupun SPPG di wilayah aglomerasi,” tambahnya. (*)
