Pesantenanpati.com – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) membeberkan alasan terkait dengan keterlibatan masyarakat nonmuslim dalam mendukung pelayanan jemaah haji di Indonesia.
Wakil Menteri Haji Republik Indonesia (Wamenhaj RI), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat nonmuslin pada pelaksanaan haji sering berkaitan dengan tugas teknis nonibadah, seperti di embarkasi dan debarkasi di daerah minoritas Islam.
“Petugas haji sejak tahun lalu memang sudah ada yang non-Islam. Misal para petugas haji di embarkasi dan debarkasi yang membantu tugas-tugas teknis di embarkasi masing-masing,” jelas Dahnil, Selasa (03/11/2026).
“Terutama daerah-daerah yang minoritas Islam sebut saja Sulut (Sulawesi Utara), Papua, Maluku, NTT (Nusa Tenggara Timur), maupun kota-kota lainnya. Bahkan, ASN (Aparatur Sipil Negara) Kemenhaj beragam ada yang non-Islam,” tambahnya, dikutip dari Detik.
Dalam hal ini, Dahnil menegaskan bahwa petugas haji tidak terbatas hanya pada lingkup kegiatan ibadah. Pasalnya, pelaksanaan ibadah haji sudah dimulai sejak dari keberangkatan sampai kembali ke Indonesia dengan aman.
“Tugas teknis nonibadah di embarkasi dan debarkasi, dokter, perawat, petugas teknisi dan lain-lain. Itu menjadi simbol saling tolong menolong, Gotong royong, Kementerian Haji dan Umrah akan terus merawat semangat tolong menolong dalam kemanusiaan. Semangat gotong royong,” ujarnya.
Sebelumnya, Dahnil mengajukan usulan terkait dengan keterlibatan masyarakat lintas agama untuk bisa mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia, sebagai bagian dari momentum untuk memperkuat toleransi, kebinekaan, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat Indonesia.
“Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” katanya. (*)
