Pati, Pesantenanpati.com – Pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) Kabupaten Pati mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) yang tak berubah dari tahun ke tahun.
Hal itu membuat Dinsosp3akb Pati mengalami kendala dalam merumuskan dan menata data penerima bansos.
Penyebabnya adalah karena terkadang masih ditemui adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbukti sudah mampu namun masih menerima bansos lantaran Pemerintah Desa yang sungkan untuk menegur atau mencoret dari daftar KPM.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsosp3akb Kabupaten Pati, Try Haryumi pun mengimbau Pemdes untuk tak sungkan untuk bertindak tegas.
“Ada warga yang sudah mampu tapi masih bantuan. Katanya petingginya gak berani negur, kadang juga pakewuh, takut dimarahin sama warga. Sehingga kami langsung terjun dan nongkrong di depan rumahnya ternyata bener, sudah punya mobil, truk. Kita tegur, dan kita sampaikan kalau dari teguran ini tidak terima silahkan langsung ke Dinsos Pati. Sehingga nama ini harus di cut, kalau tidak di cut nanti bantuan tidak jalan,” tutur Try.
Lanjutnya, proses usulan data KPM atau penghentian program bansos dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Geberation (SIKS-NG).
Di dalam aplikasi SIKS-NG juga terdapat menu kelayakan dan tidak kelayakan yang digunakan oleh operator atau pendamping desa. Dengan tujuan mempercepat dan mempermudah perumuskan data penerima bansos.
“Makannya kita (Dinsosp3akb Pati) berharap untuk Pemdes mulai dari pihak desa, kepala desa, perangkat desa termasuk operator desa itu harus menggunakan regulasi yang saat ini ada. Bahwasannya orang yang tidak mampu itu harus dilayani dengan baik, sedangkan yang sudah mampu harus keluar dari daftar nama zona penerima bantuan tidak mampu tersebut,” tambah dia.
“Saya berharap, seluruh operator desa, pendamping desa ini cepat tanggap lah. Kita setiap waktu selalu koordinasi dan evalusi pada pendamping di desa masing-masing. Tapi kalau tentang KPM-nya ya kita melakukan rencana pertemuan, seluruh 400 operator desa, dan 5 kelurahan juga. Sehingga operator desa kalau bekerja ya, data pasti ada penambahan atau pengurangan. Soalnya dulu datanya tiap tahun itu ajek terus, karena kan gak pernah disentuh ya,” tutupnya. (*)
