Pesantenanpati.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pembentukan satgas anti-bullying dan antikekerasan terhadap perempuan serta anak, di lingkungan pondok pesantren
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menilai, penguatan perlindungan santri dilakukan melalui sinergi antara Pemprov Jateng dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Tengah.
“Intinya adalah edukasi ke pesantren-pesantren tentang pentingnya perlindungan santri, kemudian pembentukan satgas anti-bullying dan antikekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Gus Yasin menyebut, perlindungan santri tak cukup dengan penanganan kasus, namun perlu dengan membangun sistem yang terintegrasi dengan penguatan kesehatan, pendidikan, dan pendampingan psikologis.
Pemprov Jateng juga mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling (Speling), dengan program anjangsana pesantren yang dijalankan RMI NU Jateng.
Melalui skema tersebut, layanan kesehatan akan masuk langsung ke lingkungan pondok pesantren. Layanan itu tidak hanya sebatas pemeriksaan kesehatan fisik, tetapi juga akan diperkuat dengan pendampingan psikolog dan psikiater.
“Kasus kekerasan sering kali tidak terungkap karena korban takut bicara. Karena itu, kami sedang merumuskan kanal aduan khusus yang bisa diakses secara profesional, termasuk lewat layanan telemedis,” ujarnya.
Pemprov, jelasnya, kini semakin aware terhadap persoalan kesehatan mental dan kekerasan di kalangan anak dan remaja.
Wagub menandaskan, pesantren harus menjadi ruang aman yang bukan hanya mendidik secara keilmuan, tetapi juga memberi perlindungan emosional dan psikologis bagi santri.
“Kalau korban tidak berani bicara langsung, setidaknya mereka punya ruang aman untuk menyampaikan. Ini yang sedang kami siapkan,” paparnya.
Pihaknya juga menyoroti pemberdayaan pesantren melalui beasiswa pendidikan. Tercatat ada lebih dari 600 pendaftar dari kalangan kiai, ustaz, ustazah, hingga santri, untuk program beasiswa dalam dan luar negeri.
Beasiswa tersebut akan difasilitasi melalui kerja sama dengan 41 perguruan tinggi dalam negeri, serta akses studi ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Yaman.
“Harapannya setelah selesai studi, mereka kembali khidmah ke pesantren. Ini investasi sumber daya manusia untuk masa depan pesantren Jawa Tengah,” paparnya. (*)
