Sebanyak 162 Bencana Landa Jateng hingga 12 April

Pesantenanpati.comSebanyak 162 bencana melanda Jawa Tengah sejak 1 Januari hingga 12 April 2026. Dari jumlah tersebut, bencana yang terjadi kebanyakan adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/4/2026).

Dia menyatakan, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penanggulan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasta bencana.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/ kota,” ujarnya.

Saat terjadi bencana, upaya dilakukan dengan penguatan logistik kebencanaan, guna memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan yang cepat dan tepat, saat terjadi kebencanaan. Selain itu juga peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucapnya.

BACA JUGA :   Dongkrak Investasi dan Perekonomian, Pemprov Dorong Pengembangan Pelabuhan Semarang dan Batang

Bencana tanah gerak, yang sempat terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang juga menjadi sorotan. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, peristiwa yang terjadi sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah serta infrastruktur warga. Sementara itu di Kota Semarang, bencana serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, pada periode Februari hingga April 2026.

Bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus, karena dampaknya langsung menghilangkan tempat tinggal warga.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, merespons dengan memastikan persoalan hunian korban tanah bergerak akan segera dibawa ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB, agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *