Pesantenanpati.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Wamenhaj RI), Dahnil Anzar Simanjuntak mengeluarkan kritik tajam terhadap kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dalam penilaiannya, BPKH sejauh ini cenderung tidak menghasilkan pertambahan nilai yang cukup baik terhadap ekosistem haji. Pendapat tersebut berdasarkan pada pengamatan publik BPKH atau yang berada di bawahnya, masuk dalam jebakan praktik yang tidak produktif bagi industri.
“Selama ini yang diamati oleh publik BPKH atau di bawah BPKH itu berubah menjadi calo-calo ekonomi haji. Enggak ada added value-nya,” jelas Dahnil dalam rapat kerja dengan Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), dikutip dari Detik, Sabtu (14/02/2026).
Selain itu, Wamenhaj juga mengatakan bahwa sebagai manajer investasi (fund manager), BPKH seharusnya melakukan dorongan terhadap sektor swasta terkait dengan pengembangan ekosistem ekonomi haji, bukan malah ikut bersaing di dalamnya.
Kemudian, pihaknya mengingatkan adanya risiko crowding out yang artinya sektor publik ataupun badan milik pemerintah mendominasi pasar sehingga mematikan peran swasta, seperti yang terlihat pada keterlibatan BPKH dalam sejumlah sektor teknis yang seharusnya dapat dilakukan pelaku usaha atau pihak swasta lainnya secara lebih efisien.
“Jangan sampai misalnya masuk di sektor penyediaan bis haji, penyediaan catering haji hanya berhenti hal-hal yang seperti itu saja yang sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh sektor-sektor lainnya,” ucapnya.
Sementara, ia menegaskan tantangan utama BPKH yang harus dihadapi saat ini justru terdapat pada perannya untuk memperbesar dana kelolaan jemaha haji dengan strategi investasi yang tepat.
“Fungsinya fokus aja, ingin memperbesar dana kelola jemaah haji itu PR dan menjaga tata kelola keuangan haji supaya transparan dan akuntabel,” tandasnya. (*)
