Pesantenanpati.com – Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) secara resmi melakukan pencabutan terhadap izin usaha dari PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Melansir dari CNBC Indonesia, pencabutan izin usaha yang terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026 tersebut sebagaimana tertuang di dalam pengumuman PENG-1/KO.11/2026.
“Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya tersebut, seluruh kantor PT BPR Koperindo Jaya ditutup untuk umum dan PT BPR Koperindo Jaya menghentikan segala kegiatan usahanya,” berikut pengumuman resmi dari OJK, dikutip Rabu (01/04/2026).
Dalam hal ini, proses selanjutnya adalah terkait dengan penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Koperindo Jaya yang dilakukan oleh Tim Likuidasi dan akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham PT BPR Koperindo Jaya dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS,” katanya.
Perlu diketahui, pencabutan izin usaha PT BPR dan BPR Syariah (BPRS) yang dilakukan oleh OJK ini didasarkan pada penyebab buruknya manajemen dan fraud (manipulasi data maupun penyalahgunaan aset).
Meski begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut bahwa penutupan di sepanjang tahun 2025 ini mengalami penurunan yang hanya berjumlah 7 BPR/BPRS. Sementara di tahun sebelumnya, penutupannya mencapai hingga 20 BPR/BPRS. (*)
