Mahfud Sebut Penambahan Kementerian Berpotensi Tingkatkan Korupsi

Pesantenanpati.com Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan kehawatiran peningkatkan korupsi jika jumlah kementerian ditambah.

“Karena semakin banyak (kementerian) ya semakin banyak sumber korupsi, itu semua (kementerian memegang) anggaran,” kata Mahfud, Rabu (8/5/2024).

Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa seorang pemenang pemilihan umum (pemilu) umumnya banyak janji ke berbagai pihak sehingga menambah lembaga kementerian untuk mengakomodasi janji-janji tersebut. Hal tersebut terlihat di Indonesia jika pemilu usai maka jumlah Menteri bertambah.

“Menteri, dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang ditambah lagi, jadi 60, pemilu lagi, tambah lagi, karena, kolusinya semakin luas. Rusak ini negara,” ujarnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa dirinya pernah mengusulkan perampingan kementerian, seperti menghilankan kementerian koordinator (kemenko) yang menurutnya tidak terlalu penting.

Selanjutnya, ia membandingkan kementerian Indonesia dan Amerika Serikat yang hanya belasan lembaga.

“Asosiasi pengajar hukum tata negara di 2019, itu rekomendasinya dikecilkan jumlah kementerian itu. Bahkan kita mengatakan bahwa kemenko itu tidak harus ada. Rekomendasinya sih, yang direkomendasikan kemenko dihapus,” ucapnya.

BACA JUGA :   Pria di Depok Diculik Sekelompok Orang yang Ngaku Buser Polres

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa membatasi jumlah kementerian untuk mencegah masifnya praktik korupsi.

“Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan begitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri,” ujar Mahfud.

Sementara, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi isu penambahan lembaga kementerian menjadi 40 dari sebelumnya 34 unit.

“Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu saja ya,” kata Gibran, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, satu kementerian akan disiapkan secara khusus untuk menangani program akan siang gratis.

“Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makannya harus dibahas. Ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak sekolah,” kata Gibran.

“Tapi, tunggu dulu ya. Ini belum pasti kok masalah kementeriannya. Ditunggu saja dulu,” sambungnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *