Mahasiswa Pati Pelajari Legal Drafting di DPRD

Pati, Pesantenanpati.com – Mahasiswa Pati dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati mempelajari ilmu mengenai legal drafting dengan langsung datang ke DPRD Pati.

Ada sekitar 20 mahasiswa yang datang audiensi bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati.

“Jadi pada hari ini sebenarnya bagian dari mata kuliah mengenai legal drafting di lingkungan pemerintahan, dimana kami ingin memberikan pengalaman kepada mahasiswa kami cara audiensi berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Pati,” jelasnya.

Mahasiswa yang melakukan audiensi sebelumnya telah melakukan kajian lebih dulu mengenai lingkungan. Audiensi tersebut  juga membawa isu mengenai permasalahan kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Pati.

“Dan juga sebelumnya kita juga telah lebih dulu melakukan kajian tentang permasalahan lingkungan dan juga permasalahan masyarakat sosial lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, pihak DPRD dihadiri langsung oleh M Nur Sukarno, selaku Ketua Bapemperda. Yang mana juga didampingi bersama dengan anggota Bapemperda lainnya, yakni Warsiti, Didin Syafruddin dan juga Noor Laili.

BACA JUGA :   Warga Margoyoso Pati Antusias Belanja Sembako Murah dari Disketapang

M Nur Sukarno menyatakan apresiasi dan mengaku senang karena dengan kegiatan tersebut maka para pemuda akan lebih mengerti mengenai peranan DPRD itu sendiri.

“Tentunya senang dengan hadirnya para mahasiswa ini ya, karena selama ini mungkin banyak yang belum tau tupoksi dan peranan dari para dewan. Tadi juga banyak ditanyakan oleh mahasiswa akan permasalahan yang ada,” ujarnya.

Dalam momen tersebut, pihaknya juga sedikit menyinggung mengenai proses penganggaran daerah yang diterapkan dalam setiap tahunnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setidaknya dilakukan di setiap pertengahan tahun.

“Salah diantaranya tadi juga ada yang menayangkan mengenai APBD, saya jelaskan bahwa untuk anggaran tahun 2022 misalnya itu dibahas tahun sebelumnya, begitupun untuk 2023, maka Sudak dibahas di tahun 2022. Kan seperti itu,” terang M Nur Sukarno. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *