Pesantenanpati.com – Pemerintah secara resmi telah memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
Program perdana digitalisasi bansos akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash tranfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted,” urainya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian. Sementara khusus untuk Kementerian Sosial agar Bansos semakin tepat sasaran.
“Program Kementerian Sosial itu ada 45% mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN. Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” jelasnya. (*)
