Pati, Pesantenanpati.com – Sulitnya memperoleh pupuk subsidi menjadi permasalahan petani yang dikeluhkan belakangan ini. Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Didin Syafrudin berharap pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan kartu tani.
Hal ini lantaran, pihaknya kerap mendapat aduan dari masyarakat mengenai penerimaan pupuk subsidi. Sehingga perlu ada campur tangan dari pemerintah.
“Saya sering menerima aduan dari masyarakat sulitnya mendapat pupuk subsidi. Terkadang kebijakan yang dilaksanakan, tapi di lapangan berbeda. Perlu dievaluasi,” ujarnya.
Meskipun Didin tidak bekerja sama dengan dinas terkait, namun politisi dari Partai Nasdem sudah pernah menyampaikan persoalan itu. Supaya ada atensi terhadap kartu tani dan pupuk bersubsidi.
“Keluh kesah masyarakat ini, kami tak pernah berhenti untuk menyampaikan dan mengawal, sehingga petani tak dirugikan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa alokasi pupuk subsidi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023 silam. Dimana, kuota pupuk subsidi tahun ini untuk jenis urea dari pemerintah pusat sejumlah 21.461 ton. Padahal, pada tahun sebelumnya daerah menerima 42.617 ton.
Sedangkan jenis pupuk NPK pada tahun ini, Kabupaten Pati menerima alokasi 15.844 ton. Sedangkan tahun sebelumnya mendapatkan 25.966 ton.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kabupaten Pati Nikentri Meiningrum mengatakan, saat ini penebusan pupuk bersubsidi tidak hanya memakai kartu tani. Tapi petani juga bisa menebusnya dengan menggunakan e-KTP.
“Petani yang tahun kemarin kesulitan menggunakan kartu tani atau yang baru itu menggunakan KTP. Ini masih proses transisi. Baru persiapan aplikasi untuk merekam KTP,” paparnya. (Adv)
