Pesantenanpati.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram tidak cukup hanya dilakukan pejabat di internal Kementerian ESDM.
“Tidak adil, penyaluran BBM subsidi Rp135 triliun-Rp170 triliun diawasi oleh BPH (Migas). Tapi kalau elpiji Rp80 (triliun) sampai Rp87 triliun hanya diawasi oleh pejabat setingkat Eselon II dengan anggota cuma tujuh orang,” ujar Bahlil dilansir dari Kompas.
Oleh karena itu, ia mengusulkan ada badan khusus yang mengawasi distribusi elpiji subsidi 3 kilogram.
Ia menyebut pengawasan yang lemah, selama ini menjadi celah untuk pelaku kejahatan melakukan penyimpangan. Sehingga pemerintah mempertimbangkan dua opsi pembentukan badan pengawas, yakni badan ad hoc yang bersifat sementara atau badan permanen yang diatur melalui peraturan presiden (Perpres).
“Sekarang masih dikaji oleh tim, apakah kita bentuk badan ad hoc atau permanen. Tapi yang pasti, saya tidak mau kecolongan lagi seperti yang terjadi Februari lalu,” kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah saat ini juga menyiapkan aturan perihal perubahan status warung kelontong menjadi sub pangkalan Pertamina.
“Sekarang proses bertahap sudah berjalan. Regulasi sudah hampir final, nanti akan kami umumkan kalau sudah ditandatangani,” ucap Bahlil. (*)
