Pesantenanpati.com – Pihak Bawaslu menyebut bahwa KPU tak mau berbagi data yang menjadi rujukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) dalam pencocokan dan penelitian (coklit).
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja. Karena masalah tersebut pihaknya pun berencana untuk melapor ke Presiden Jokowi.
Pasalnya, tanpa adanya data tersebut, pihak Bawaslu merasa kesulitan melakukan pengawasan. Ia pun menyinggung kembali pesan Jokowi yang pernah disampaikan dulu.
“Bapak Presiden Joko Widodo mengingatkan jika ada lembaga pemerintah yang menghalang-halangi Bawaslu untuk mengakses data pemilih, maka laporkan kepada Presiden. Kami akan laporkan,” ujar Bagja kepada wartawan, Rabu (15/2/2023) dilansir dari Kompas.
“Ini sebenarnya sudah tegas Pak Presiden ngomong seperti itu dan sekarang kami akan melakukan itu,” lanjutnya.
Sementara itu, KPU Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan bahwa akses yang saat ini dimiliki Bawaslu adalah data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sedangkan data yang diperlukan pihaknya adalah data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kemendagri yang sudah dibersihkan oleh KPU untuk keperluan coklit.
“Sehingga, ini memang menjadi keterbatasan karena begitu kami turun ke bawah, DP4-nya kami tidak pegang,” ujar Lolly.
Ia menyebut jika data tersebut tak didapatkan, maka hak pilih warga negara pun menjadi taruhannya.
“Jadi, sesungguhnya memang kami sekarang sedang berupaya. Ketua sudah sangat tegas menyatakan, kita harus dapat. Karena, kalau enggak dapat nanti yang dipertaruhkan itu hak pilih warga negara. Maka, apa pun caranya, Bawaslu akan tegas soal ini,” paparnya. (*)
“KPU Tak Mau Bagi Data, Bawaslu Berencana Lapor ke Jokowi“. Mitrapost.com, 17 Februari 2023.