Pesantenanpati.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ikut memberikan respons terkait dikeluarkannya fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menyusul diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL), Kemenkes RI menyebut tengah melakukan pengkajian terkait dengan penguatan kebijakan pengendalian vape, termasuk kemungkinan adanya larangan total peredarannya.
Selain itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyebut apresiasinya atas perhatian yang dikeluarkan MUI terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia dari bahaya vape, utamanya pada kelompok anak-anak dan remaja.
Dalam hal ini, fatwa haram tersebut dinilai mampu menguatkan upaya perlindungan bagi generasi muda terkait dengan munculnya dampak buruk atas penggunaan rokok elektrik.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” jelas Aji dalam keterangan tertulis, dikutip dari Detik.
Kemudian, Kemenkes RI juga menyoroti adanya praktik penyalahgunaan perangkat vape sebagai salah satu sarana komunikasi atau peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba), yang dinilai menjadi ancaman yang perlu diwaspadai bersama.
Meski pemerintah telah mengatur pengendalian vape melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mencakup pembatasan usia pengguna, penjualan, pengendalian iklan, hingga pengaturan kandungan produk, namun Kemenkes akan terus memperkuat kebijakan tersebut berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” ujarnya. (*)
