Tanggapan KPK RI Atas Pengesahan UU Perampasan Aset

Pesantenanpati.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi baru saja melakukan pengesahan Undang-Undang atau UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya.

Merespons pernyataan tersebut, juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya siap mematuhi mekanisme hukum yang diberlakukan di dalam UU Perampasan Aset tersebut.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Budi, Kamis (19/11/2026), dikutip dari Detik.

Menurut Budi, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang selalu digencarkan oleh KPK RI.

Dalam hal ini, KPK RI memandang upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terkait proses penegakan hukum, tetapi juga secara optimal bisa melakukan pemulihan kembali keuangan negara.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Budi juga menyampaikan bahwa KPK RI akan mempelajari dan melakukan analisis setiap pasal yang ada di dalam UU Perampasan Aset, hingga terlihat mana saja pasal yang beririsan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

BACA JUGA :   KPK Minta Kejagung Setop Tangani Kasus LPEI

“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” jelasnya. (*)