Pesantenanpati.com – Penanganan berbagai persoalan di wilayah Pantura Jawa Tengah mulai dari banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah menjadi salah satu prioritas pusat.
Salah satu solusi yang dihadirkan adalah tanggul laut. Wakil Gubernur Taj Yasin mengatakan bahwa pembangunan tanggul laut akan dimulai sejalan dengan dilakukannya kick off pada Senin (4/5/2026).
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jawa Tengah. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulanuwun dengan kami sejak tujuh bulan yang lalu,” ujarnya.
Daerah Jateng yang menjadi prioritas pembangunan tanggul laut adalah Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
“Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat, bahwa ini akan ada segera pembangunan giant sea wall,” ujarnya.
Selain mengatasi rob, pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan air bersih di Panturan dengan kolam retensi.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pembangunan dilakukan di wilayah yang dinilai rentan terlebih dahulu.
“Kita identifikasi, yang paling rentan adalah Jakarta dan Semarang dan sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 565 kilometer dari barat hingga timur, tetapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diintervensi,” ujarnya.
Solusi yang dihadirkan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah. Sebagai contoh, jelasnya, pesisir tidak selalu berbentuk tanggul raksasa dari ujung ke ujung. Solusi dapat berupa kombinasi infrastruktur fisik, green solution, hingga pendekatan berbasis alam seperti mangrove.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan menyampaikan, penanganan Pantura Jawa akan dibagi berdasarkan segmentasi wilayah. Untuk Jawa Tengah, salah satu fokusnya berada di kawasan Kendal–Semarang.
Didit mengatakan, kawasan Teluk Jakarta dan Kendal–Semarang telah menjalani sejumlah kajian teknis, seperti soil investigation, batimetri, dan pendalaman model penanganan lapangan.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Didit. (*)
