BPBD Klaten Sambat Kekeringan ke BNPB

Pesantenanpati.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten mengeluh bencana kekeringan yang melanda ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kabupaten Klaten untuk siaga kemarau sudah tanggal 30 Mei sampai sekarang kami sudah dapat 240 dropping air dengan 1 tangkinya 5.000 meter kubik,” kata Kalak BPBD Klaten Syahruna dalam rapat di Gedung Gradika, Semarang, Selasa (23/7/2024).

BPBD mengalokasikan anggaran sebanyak Rp200 juta guna menyediakan air bersih ke masyarakat yang mengalami kekeringan. Dari anggaran tersebut, masyarakat akan memperoleh 500 tangki air.

“Tahun 2024 musim kemaraunya pendek sehingga anggaran kami di APBD kami menganggarkan 500 tangki dan sudah terserap 240 tangki,” katanya.

“Tahun 2023 kami melakukan dropping air dari APBD sebesar 940 tangki itu belum termasuk CSR barangkali kalau kami gabung dengan CSR 2.500-an,” sambungnya.

Selanjutnya, Syahruna berharap terdapat investigasi jangka Panjang guna mengatasi persoalan kekeringan.

Lebih lanjut, dirinya meminta dibuatkan sumur di sejumlah titik guna mengaliri daerah yang kekeringan.

“Kalau kita pikir, karena air menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat apa tidak sebaiknya BNPB memberi anggaran untuk membuatkan sumur biar permasalahan tiap tahun ini tidak terulang terus,” ungkapnya.

BACA JUGA :   Ratusan Kades di Pati Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan

Senada, BPBD Kabupaten Wonogiri pun sambat hal yang sama. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebutkan kedua wilayah itu agar mengajukan pembuatan sumur.

Suharyanto menyampaikan akan mengirimkan tim ahli jika daerah tersebut belum menentukan titik sumber air.

“Itu segera dibuat alurnya (pengajuan) untuk buat sumur jangan sampai nggak jalan. Karena ini akuntabilitas keluar satu rupiah itu harus ada hitam di atas putih, ajukan SP karena sumur yang pernah mengajukan itu banjar negara contoh itu Banjarnegara itu bisa segera tergantung pengajuannya,” ujarnya.

“Per hari ini sudah ada 30 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang sudah menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lain-lain. Karena itu BNPB datang memimpin rapat koordinasi dan tadi kita memberikan bantuan ke 30 kabupaten/kota baik peralatan penanggulangan bencana kekeringan maupun anggaran operasional,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *