Pati, Pesantenanpati.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tengah melakukan percepatan terhadap penyelarasan program kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga pendorongan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengupayakan kebijakan tersebut melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.
Dalam hal ini, agenda prioritas program nasional tersebut berlangsung pada 1–2 Juli 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Diketahui, forum tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah kepala daerah.
Pada pelaksanaan ini, Chandra menyebut terkait dengan keikutsertaan Pemkab Pati dalam Rakornas yang menjadi sebuah wujud komitmen daerah untuk memberikan dukungan penuh bagi program prioritas nasional yang ada dalam sektor kelautan dan perikanan.
“Pati memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar. Karena itu, kami siap menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan,” jelas Chandra.
Bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Pusat bersinergi untuk memfokuskan Rakornas 2026 pada akselerasi tiga pilar utama, di antaranya penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi potensi kelautan dan perikanan sebagai sebuah sumber protein nasional.
Kemudian, ada pula terkait peningkatan produktivitas sektor bahari yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan seluruh program yang ada di sektor kelautan dan perikanan dapat selaras dengan implementasi Asta Cita.
“Kabupaten Pati siap mengambil peran aktif dalam pembangunan maritim nasional. Potensi besar yang dimiliki, terutama kawasan perikanan tangkap di Juwana dan sentra budidaya tambak, harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya. (*)
