Pesantenanpati.com – Civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, ikut serta memberikan kritik pedas kepada pemerintahan era Presiden Joko Widodo.
Kritik tersebut disampaikan oleh dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi dan mahasiswa menyorot proses demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia.
“Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum,” kata Sekretaris Dewan Profesor, Prof. Sukir Maryanto saat membacakan pernyataan di depan Lobi Gedung Rektorat UB, Selasa (6/2).
Dalam pernyataannya, praktik menjelang pemilian umum (pemilu) justru bersifat destruktif yang mengancam tatanan bernegara.
“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” ujar Prof. Maryanto
“Maka hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan,” imbuhnya.
Selanjutnya, ia menegaskan bahwa civitas akademika UB mendesak pemerintah menegakkan hukum yang tidak pandang bulu dan menghidupkan marwah demokrasi.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Civitas Akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap, mengimbau pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis,” tegasnya.
