Pesantenanpati.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak evaluasi pengendalian kekerasan bersenjata di Papua.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan keamanan di wilayah Papua.
“Komnas HAM kembali menekankan standar perlindungan HAM baik dalam situasi konflik maupun nonkonflik bahwa semua pihak, baik aparatur sipil, aparat keamanan, maupun kelompok sipil bersenjata harus menjamin keselamatan warga sipil,” ujar Atnike dalam keterangan resmi, Minggu (14/4/2024).
“Komnas HAM mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk senantiasa menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga sipil, maupun aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan,” katanya lagi.
Selanjutnya, Atnike menyampaikan pelanggaran HAM bisa terjadi jika ada yang menggunakan kekuatan belebih tanpa memperhatikan prinsip prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar negara mengadili pelaku kekerasan HAM dan melindungi korban di Papua.
“Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan di Papua dan serta perlindungan dan keadilan bagi para korban,” tegas Atnike.
Kemudian, ia mendesak Pemerintah agar mengupayakan kedamaian dan menekan konflik di wilayah timur Indonesia tersebut.
“Komnas HAM mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan penguatan ekosistem damai di Papua dengan menjamin adanya layanan publik yang prima dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian lokal. Hal ini penting untuk menekan eskalasi konflik dan kekerasan di Papua,” katanya lagi.
