Pesantenanpati.com – Guru non-ASN dan pendidik non-formal mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif program insentif ini. Ia menilai hal itu merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru.
“Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, Pemprov Jateng sudah lebih dulu memulai memberikan insentif guru non-ASN dan pendidik nonformal. Insentif tersebut berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan (satpend) negeri (SMA/SMK/SLB) yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Honorarium bagi guru non-ASN, termasuk guru tamu, tersebut ditanggung APBD Provinsi Jateng, melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Pada 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp472,381 miliar. Jumlah guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang, terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang.
Khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK, dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan, yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru, melalui skema belanja Bosda. Pada 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Bosda sebesar Rp142,632 miliar.
Sementara, program yang dijalankan Kemendikdasmen, mengisi ruang yang belum disentuh oleh pemerintah provinsi. Di antaranya terkait insentif berupa bantuan subsidi upah (BSU) selama tujuh bulan, dengan nilai Rp300.000 per bulan.
“Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti total nilainya Rp2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya, akan lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Sadimin.
Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” merupakan tiga program strategis Kemendikdasmen, dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Program itu juga tindak lanjut dari arah kebijakan Bapak Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, yang menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.
Tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru, untuk menempuh jenjang pendidikan S1 atau D4 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL), di 112 perguruan tinggi.
Guna meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp300 ribu untuk 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp2,1 juta per orang, dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
“Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD nonformal. BSU sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia,” katanya. (*)